20 Mei 2010
Koalisi Jazz Penyokong Istana |
 Para petinggi Demokrat itu duduk melingkar di ruang yang satu sisi dindingnya penuh buku, tempat Yudhoyono biasa menerima tamu dan bermain musik. Gerakan para politikus partai lain di Gedung DPR menjadi pokok pembicaraan. Mereka aktif menggalang dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat berkaitan dengan keputusan pemerintah menyelamatkan Bank Century pada November 2008. "Pada pertemuan itu Pak SBY menyatakan rencananya membentuk sekretariat gabungan koalisi," kata Soetan Bathoegana, anggota Dewan yang hadir malam itu. Menurut Soetan, anggota DPR, Didi Irawady, sempat mengusulkan istilah "sekretariat bersama". Tapi Yudhoyono menolaknya dengan alasan istilah itu akan mengingatkan publik pada sekretariat bersama yang dibentuk Orde Baru sebelum mendirikan Golongan Karya. Soetan mengatakan malam itu mengusulkan kepada Yudhoyono agar sekretariat gabungan partai koalisi menangkal usaha sejumlah politikus mengegolkan hak menyatakan pendapat DPR. Menurut dia, Yudhoyono setuju dan memerintahkan Syarif Hasan memasukkannya dalam agenda. "Hak menyatakan pendapat harus dibunuh," kata Soetan. Peserta pertemuan sepakat hak menyatakan pendapat Dewan hanya bisa digunakan sebagai kelanjutan hak angket jika terbukti presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Padahal dugaan pelanggaran yang disimpulkan Dewan dalam penyelamatan Bank Century sedang ditangani penegak hukum. Yudhoyono dan politikus Demokrat khawatir hak menyatakan pendapat merupakan langkah awal menjatuhkan pemerintahan. Apalagi beberapa politikus juga mengajukan uji materi undang-undang yang mengatur pelaksanaan hak menyatakan pendapat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berusaha menurunkan syarat minimum pelaksanaan hak, yakni didukung tiga perempat jumlah anggota Dewan. Toh, petinggi Partai Demokrat bukan kelompok pertama yang memperoleh informasi tentang rencana pembentukan sekretariat gabungan. Sepekan sebelum pertemuan malam itu, Yudhoyono telah membahasnya di Istana Tampak Siring, Bali, di sela-sela pelaksanaan rapat kerja nasional tentang pembangunan dan pemerintahan. Ia menyampaikan rencananya itu kepada Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri. Hadir pada pertemuan terbatas itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono; Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring; Menteri Agama Suryadharma Ali; serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Selain itu, ada Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar.
|
|
