close
Besar Kecil Normal

Tiga Menteri Keluar Ruangan, Korban Lumpur Lapindo Bertahan

Selasa, 02 Desember 2008 | 13:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertemuan antara pemerintah dengan perwakilan warga korban Lapindo di kantor Departemen Pekerjaan Umum, Selasa (2/12), diskors karena belum ada titik temu. Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan informasi soal kesepakatan baru dengan Lapindo untuk pembayaran ganti rugi.

Kesepakatannya adalah, Lapindo mengangsur pembayaran ganti rugi Rp 15 juta per bulan, sekaligus memperpanjang kontrak rumah warga korban. Namun, perwakilan warga belum bisa menerima kesepakatan baru itu.  Melihat kondisi demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, mengusulkan skorsing pertemuan selama 15 menit.

"Menangkap aspirasi warga itu, saya usul pertemuan diskors 15 menit untuk kontak (pihak Lapindo) lagi," katanya. Selain Purnomo, pertemuan itu dihadiri  oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Imam Agustino dari PT Lapindo Brantas Inc Tbk.

Usulan skorsing disetujui. Para menteri dan perserta pertemuan keluar ruangan. Nmun ,sekitar 10 orang perwakilan warga korban Lapindo tetap bertahan  di ruangan, konsolidasi menentukan sikap.

HARUM MAHBUB
 

Info Grafis

  • Mangkir Lagi

    Merasa terus dibohongi, Ahad lalu sekitar seribu korban lumpur pun bergerak ke Jakarta untuk unjuk rasa.

  • Lapindo Minta Pemerintah Tangani Lumpur

    PT Minarak Lapindo Jaya meminta pemerintah menangani sementara masalah lumpur Lapindo karena kesulitan likuiditas. Anak usaha Grup Bakrie itu mengirimkan surat permintaan kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

  • Share on Facebook
  • Print
  • Send

Komentar Anda [1] :

  • Warga tidak percaya komitmen lapindo
    Connie elok s, Sidoarjo, 02/12/2008 13:38:24 wib

    Dari kenyataan yang ada selama ini, pembayaran lapindo selalu meleset dari kesepakatan bersama. Kalo pembayaran 20% saja bisa meleset/tertunda sampai hampir dua tahun, apalagi pembayaran 80% yang nominalnya jauh lebih besar dan mau dicicil pula. Komitmen lapindo tidak bisa dipegang. Sementara warga butuh segera untuk hidup normal.

Kirim Komentar

Nama:

Kota:

Email:

Judul:

Komentar:

Kode Verifikasi :

Masukkan Kode :

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan