Presiden Minta Para Tokoh Hormati UUD 1945
Sabtu, 20 Januari 2007 | 18:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan mereka yang mengaku konstitusionalis untuk menghormati tataran demokrasi dalam menyalurkan kebebasan berekspresi yaitu berpegang pada UUD 1945 dan perubahannya, aturan main dan etika politik. Hal ini, ujar Presiden, agar negara tidak berada dalam kegoncangan dan ketidakpastian politik yang berujung pada terselesaikannya masalah fundamental bangsa berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Demokrasi memerlukan kepatuhan dan kesabaran. Dalam regularitas demokrasi dan sistem politik kita harus mematuhi hukum. Menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan tanpa peduli pada tatanan hukum tentu sangat berbahaya,”ujar Presiden dalam sambutan Hari Bangkit Ke-5 Partai Bintang Reformasi di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (20/1). Segaduh apapun kehidupan demokrasi, ujar Presiden, selama aturan itu diikuti maka negara akan selamat.
Pernyataan politik Presiden menyikapi realitas politik 2 bulan terakhir itu diulanginya beberapa kali. Ia mengakui selama ini berusaha menahan diri dan pernyataan politiknya kali ini dikeluarkan secara seksama dan terukur agar tidak menambah rumit dan rancu masalah. “Sebagai manusia biasa, terus terang mendengar dan membaca semua itu, yang kadang-kadang terlaluu jauh, dan menyangkut pribadi, tentu..Ya..Allah,”keluhnya.
Presiden meyakinkan bahwa ia menghormati mereka yang menyampaikan ekspresi dalam ruang demokrasi. Namun, ujar dia, permasalahan negeri tidak hanya cukup kalau hanya itu. “Berikhtiar dan bekerja mengatasi berbagai persoalan lebih mulia,”
Ia mengaku mengaku malu kepada bangsa dan negara sahabat dengan adanya ingar bingar demo 15 Januari itu. Padahal, ujar dia, Indonesia sudah mendapat apresiasi dunia luar sebagai negara demokrasi yang baik, yang bisa hidup berdampingan dengan islam dan modernitas. “Tiba-tiba dicoreng moreng lagi, kita malu kepada diri sendiri, bangsa, dunia dan Allah.”
Ia tidak mempermasalahkan selama kritik, kecaman dan sesuatu yang kurang enak didengar ini dianggap obat pil pahit asal dosisnya tepat. “Kalau obatnya salah dan dosisnya berlebihan mungkin tidak membawa kebaikan.”
Pun begitu, ia berjanji tidak akan menutup keran kebebasan yang dianggapnya langkah mundur demokrasi. Namun ia meminta agar masyarakat memaknai dan menyelamatkan kehidupan demokrasi yang konstruktif. Yaitu demokrasi yang sesuai sejarah, budaya dan karakter bangsa di mana demokrasi dibangun dengan menghormati, mengedepankan dan memekarkan kebebasan tanpa menafikan sisi harmoni, toleransi yang bertumpu pada pranata hukum.
“Insya Allah, seperti apapun romantika, dinamika dan kerasnya kehidupan demokrasi, tidak akan menimbulkan kegoncangan dan menimbulkan instabilitas yang hanya merugikan rakyat. Demokrasi dekat dengan nilai islam. “
Ia menyadari pemerintah punya kelemahan dan kekurangan dalam mengemban amanat rakyat mengatasi masalah fundamental kemiskinan, pengangguran, hutang luar negeri dan korupsi kronis.
Namun ia juga meminta seluruh komponen bangsa memahami bahwa ada persoalan eksternal seperti bencana dan musibah gempa bumi, tsunami dan gunung merapi beruntun dari tempat ke tempat serta harga minyak dunia yang meroket turut memukul ekonomi negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional berujung pada kesejahteraan rakyat. “Pemerintah tidak ingin berkeluh kesah.”
Sebab itu ia meminta seluruh komponen bangsa lebih kompak dan menyatukan energi dan kekuatan untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa.
“Kalau seorang bupati dipilih oleh rakyatnya untuk 5 tahun, jangan setiap tahun dijatuhkan. Bagaimana kita membangun kalau ganti-ganti pemimpinnya. Begitu juga pemimpin yang dipilih rakyat pada tingkat nasional.”
Presiden akhirnya mengeluarkan semua unek-unek secara terang-terangan yang dinamainya suka duka kehidupan atas masalah demokrasi antara lain demo pencabutan mandat mantan tokoh malapetaka 15 Januari (Malari), Hariman Siregar serta adanya Dewan Revolusi oleh Mantan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
Dalam kalimat pidato sebelumnya, Presiden masih menggunakan bahasa tidak terang seperti “partai harus mewujudkan perilaku politik yang mengembangkan kehidupan demokrasi dan keberlanjutan demokratisasi” sebagai “sebagai agenda nasional bangsa, marilah kita lalui semua masalah ini sesuai semangat dan konsensus konstitusi” dan “kita harus memelihara stabilitas politik dan keamanan”.
Bahkan dalam sambutan Istighosah 1 Muharram di Mesjid Istiqlal sebelumnya, ia hanya meminta agar rakyat bersabar terhadap berbagai persoalan bangsa dengan tetap mematuhi tatanan, nilai dan etika kehidupan yang telah disepakati. badriah
Komentar Anda :