Sofyan Djalil Minta dari APBN
Jum'at, 12 Januari 2007 | 09:39 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil akan meminta dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 untuk pembelian produk peranti lunak Microsoft.
"Untuk tahun pertama, pembelian perangkat Microsoft akan diambil dari dana APBN," kata Sofyan kepada Tempo.
Namun, berapa jumlah dana yang dibutuhkan Departemen untuk membeli produk dari Microsoft tersebut, menurut Menteri, masih menunggu sensus kepemilikan komputer di semua departemen atau lembaga negara selesai. Sensus itu untuk mengetahui departemen atau lembaga negara mana saja yang menggunakan peranti lunak Microsoft. Setelah itu baru diketahui berapa dana yang dibutuhkan untuk membayar ke Microsoft.
Atau alternatif lainnya, Sofyan menambahkan, bisa dibiayai dulu dari daftar isian pelaksanaan anggaran (anggaran yang diajukan departemen ke pemerintah untuk membiayai suatu proyek). "Selanjutnya pemerintah berharap akan mendapat grant (dari Microsoft)," ujarnya.
Menurut Sofyan, pembelian peranti lunak Microsoft itu karena pemerintah Indonesia tidak ingin dianggap sebagai negeri pembajak hak cipta intelektual.
Karena itu, setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Microsoft, pemerintah akan segera menggunakan Microsoft sebagai peranti lunak pada komputer-komputer milik pemerintah, kecuali perguruan tinggi serta lembaga riset dan teknologi.
Selama ini Indonesia dikenal oleh dunia internasional sebagai negeri pembajak. Predikat semacam ini, kata Sofyan, sangat merusak citra Indonesia. Pembajakan ini juga mempengaruhi perdagangan Indonesia di luar negeri. Indonesia dikenal sebagai negara pembajak terbesar ketiga di dunia setelah Zimbabwe dan Vietnam.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah diam-diam telah menunjuk Microsoft sebagai perusahaan yang bakal memasok peranti lunak sistem pengoperasian Microsoft Windows dan pengolah data Microsoft Office di kantor-kantor kementerian, departemen, dan lembaga milik pemerintah lainnya.
Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Sofyan Djalil dan Presiden Microsoft Asia Tenggara Chris Atkinson pada 14 November 2006 itu disebutkan pemerintah sepakat membeli 35.496 lisensi Microsoft Windows dan 177.480 lisensi Microsoft Office.
Soal penandatanganan nota kesepahaman yang terkesan diam-diam itu, Presiden Direktur PT Microsoft Indonesia Tony Chen menampiknya. "Kalau dibilang diam-diam, tidak sama sekali. Ada rilis dari Istana Presiden. Masak hal seperti ini mau ditutup-tutupi," kata Tony pada kesempatan terpisah.
Menurut dia, pemerintah memilih Microsoft bukan karena Microsoft mau mendominasi, melainkan itu hak pemerintah sebagai pembeli. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkannya karena komputer di kantor-kantor pemerintah sudah banyak yang menggunakan peranti lunak Microsoft.
Choirul Aminuddin/Grace S Gandhi
Komentar Anda :